Jatim Ditarget Serap Rp20 Triliun KUR Perumahan, Menteri PKP Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
SURABAYA, 20 Oktober 2025 –Pemerintah menargetkan Jawa Timur menyerap sekitar Rp20 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari total alokasi nasional sebesar Rp130 triliun pada 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Surabaya, Kamis (16/10/2025) malam.
Maruarar menilai Jawa Timur memiliki potensi besar menjadi provinsi penggerak utama dalam penyaluran KUR Perumahan Subsidi berkat struktur ekonomi yang kuat, industri yang terintegrasi, dan ekosistem UMKM yang luas.
“Bank Jatim bisa jadi lokomotif pembiayaan rumah subsidi. Potensi ekonomi Jatim luar biasa lengkap,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan bahwa program rumah subsidi bukan hanya solusi perumahan, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah. Setiap proyek perumahan menciptakan efek ganda—dari tenaga kerja hingga UMKM seperti katering, transportasi, dan toko bangunan.
Menteri PKP menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pengembang, akademisi, hingga UMKM dalam mempercepat realisasi KUR Perumahan. Ia juga mengajak alumni universitas besar seperti Unair dan ITS agar turut berperan aktif, bukan hanya menjadi penonton.
Maruarar juga menyoroti keunggulan subsidi bunga FLPP sebesar 5 persen per tahun yang jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman online (pinjol) atau kredit konvensional. Namun, ia mengakui banyak masyarakat kesulitan mengakses KPR karena rekam jejak pinjol.
Karena itu, ia mengusulkan relaksasi kredit bagi korban pinjol dan mendesak revisi regulasi pinjol agar tidak menjadi hambatan akses pembiayaan rumah bagi rakyat kecil.
Saat ini, Jawa Timur masih berada di posisi keempat dalam penyaluran KUR Perumahan, di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah menargetkan provinsi ini naik ke posisi kedua dengan total penyerapan Rp20 triliun hingga akhir tahun.
Efek domino dari program ini diharapkan memperkuat sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat.
Menurut Tito, program ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2 persen karena menciptakan efek berantai ke berbagai sektor.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa 1,86 juta keluarga di provinsinya belum memiliki rumah layak. Kendala utama, menurutnya, adalah keterbatasan lahan.
Namun pemerintah telah memberikan fleksibilitas untuk konversi lahan sawah dengan pengganti di wilayah lain, seperti di Kabupaten Gresik dan Pulau Bawean.